logo

Penerapan Prinsip Prudential dalam Perkara Perwalian Anak

  Konvensi  Anak  Sedunia  (Convention of The Rights of The Child) pada tanggal 20 November 1989 telah merumuskan beberapa prinsip dan no
Penerapan Prinsip Prudential dalam Perkara Perwalian Anak

Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Indonesia

  Dalam rangka menyongsong era digitalisasi sebagaimana dituangkan dalam cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035, Mahkamah Agung menerapkan siste
Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Indonesia

Membangun Zona Integritas melalui Aksi Manajemen Perubahan

  Dalam sebuah rapat kerja kabinet, mantan Presiden SBY pernah menyatakan bahwa penghambat pembangunan di Indonesia adalah birokrasi, infastruktur dan
Membangun Zona Integritas melalui Aksi Manajemen Perubahan

Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Maqashid Syariah

  Kematian dan perceraian merupakan penyebab putusnya tali perkawinan. Bagi suami istri yang bercerai atau ditinggal mati oleh salah satu pasangan tentu
Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Maqashid Syariah

Cara Mudah Menghitung Waris

  Penghitungan mawaris adalah proses penyelesaian penentuan besarnya bagian harta yang akan dipindahkan hak miliknya dari seseorang yang telah meningga
Cara Mudah Menghitung Waris

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

Siapa Daku

Melalui SIAPA DAKU Pihak Beperkara selain mendapatkan Akta Cerai juga Akan medapatkan KTP, Kartu Keluarga (KK) dengan STATUS perkawinan yang telah BERUBAH.

Viona

VIONA adalah aplikasi validasi akta cerai online dari Pengadilan Agama Bangil Kelas 1 B, sebagai alat untuk masyarakat agar bisa melakukan validasi mandiri atas keabsahan akta cerai.

Corona

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan info perkara.

Corona

Channel Youtube Pengadilan Agama Bangil, silakan dilike dan di subscribe

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 454

KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA ACARA SEMINAR SEHARI DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE 28 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA ACARA SEMINAR SEHARI DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE 28 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA ACARA SEMINAR SEHARI DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE 28 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Jakarta – Humas :“Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang selasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat,” tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH  pada acara seminar sehari mengambil tema  Upaya Administratif  dalam Perspektif Undang Undang Administrasi Pemerintah dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. dalam rangka hari ulang tahun ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Upaya administrasi dalam sengketa TUN berdasarkan Undang – Undang no 30 tahun 2014 merupakan perluasan dari ketentuan pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya membatasi upaya administratifnya saja, dimana sesuai ketentuan pasal 75 sampai 78 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah, warga masyarakat diberi pilihan untuk menerima keputusan dan / atau tindakan pemerintah atau tidak sepakat dengan mengajukan upaya administratif. Sehingga upaya administratif ini merupakan mekanisme yang harus terlebih dahulu ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ungkap Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

Acara yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Kamis, 7/2/2019 dihadiri oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,para Ketua Kamar, Pejabat eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, serta seluruh Hakim Tata Usaha Negara.

Diakhir sambutan, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara agar terus menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.(humas / RS / Photo Pepy)

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Bangil Klas IB

Jalan Raya Raci
Bangil, Kab. pasuruan,
Jawa Timur 67153

(0343) 741552

(0343) 745202

pa.bangil@gmail.co.id