Agenda Pimpinan

 

AGENDA PIMPINAN

PENGADILAN AGAMA BANGIL

TAHUN 2018

NO
HARI
TANGGAL
WAKTU
TEMPAT
KEGIATAN
1
JUM’AT
12 JANUARI 2018
08:00
PA. KAB. MALANG
Studi Banding Ekonomi Syariah.
2
KAMIS s.d. SENIN
08 s.d. 12 FEBRUARI 2018
08:00
HOTEL ROYAL ORCHID BATU MALANG
Rakerda
3
JUM'AT
02 MARET 2018
09:00
PTA. SURABAYA
Konsultasi SAPM
4
JUM'AT
16 MARET 2018
08:00
PA. KAB. MALANG
Rapat Koordinasi
5
RABU
21 MARET 2018
14:00
PTA. SURABAYA
Konsultasi SAPM
6
RABU
11 APRIL 2018
10:00
PA. LUMAJANG
Rapat Koordinasi
7
JUM'AT
13 APRIL 2018
09:00
PTA. SURABAYA
Rapat Koordinasi dan Serah Terima Jabatan
8
RABU
02 MEI 2018
13:00
PA. LUMAJANG
Rapat Koordinasi
9
SENIN s.d. JUM'AT
21 s.d. 25 MEI 2018
07:00
MAHKAMAH AGUNG RI
Profile Assesment dan Fit Propertest
10
SENIN
25 JUNI 2018
12:00
PA. KAB. MALANG
Rapat Koordinasi
11
KAMIS
28 JUNI 2018
07:30
GEDUNG SERBAGUNA GRAHA NIRWANA PONOROGO
Manasik Masal
12
KAMIS
05 JULI 2018
09:00
PA. PROBOLINGGO
Rapat Koordinasi
13
JUM'AT
06 JULI 2018
08:00
LAPANGAN PELTI KOTA MALANG
Seleksi Tennis Ganda Hakim dan Latihan Bersama
14
SENIN
09 JULI 2018
09:00
PTA SURABAYA
Rapat Koordinasi
15
KAMIS s.d. JUM'AT
12 s.d. 13 JULI 2018
08:00
HOTEL NOVOTEl BALIKPAPAN KALTIM
Pembinaan dan Penyerahan SAPM
16
RABU
18 JULI 2018
09:00
PA. MALANG
Rapat Koordinasi
17
JUM'AT
20 JULI 2018
06:00
LAPANGAN INDOOR KEBON AGUNG
Latihan Bersama
18
JUM'AT
05 OKTOBER 2018
09:00
PA. KAB. MALANG
Rapat Koordinasi
19
 JUM'AT  23 NOVEMBER 2018  09:00  PTA. SURABAYA Rapat Koordinasi
20
         
21
         
22
         

 

STATISTIK PEGAWAI

 

DATA STATISTIK PEGAWAI

PENGADILAN AGAMA BANGIL

TAHUN 2018

NO
JABATAN
JUMLAH
KENAIKAN PANGKAT
KGB
PENGHARGAAN
1.
Hakim
5
1
3
2
2.
Panitera
1
-
1
-
3.
Sekretaris
1
-
-
-
4.
Panmud
3
-
1
-
5.
Kasubag
3
-
2
2
6.
Panitera Pengganti
7
-
3
-
7.
Jurusita
1
-
-
-
8.
Jurusita Pengganti
2
3
1
-

 

Pengambilan AC

Pengambilan Akta Cerai

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).
 
Syarat  mengambil Akta Cerai:
1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud;
2. Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya;
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tahap Pemeriksaan Pengaduan

TAHAPAN PEMERIKSAAN PENGADUAN

Gambar diatas merupakan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009.


Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila :

  1. Telapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di pengadilan tingkat banding yang lain
  2. Pengaduan bersifat pending atau menarik perhatian masyarakat
  3. Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding berlarut – larut

 

Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

Info Pengadaan Barang dan Jasa

Top