Rencana Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Kondisi Umum

Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan ‘satu atap’ memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efiesien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan agama tingkat banding di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2005 – 2009. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2010-2014.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2010-2014, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2005-2009 di lingkungan Pengadilan Agama seluruh Jawa Timur sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama sebagai berikut:

No

Tahun

Sisa Perkara Yang Lalu

Perkara Masuk

Jumlah Perkara

Perkara Diputus

Sisa Perkara

Sekarang

1.

2005

8.122

51.331

59.453

50.736

8.717

2.

2006

8.717

52.539

61.256

51.419

9.837

3.

2007

9.837

56.634

66.471

55.208

11.263

4.

2008

11.263

69.070

80.333

66.497

13.620

5.

2009

13.620

79.105

92.729

76.327

16.402

Tabel 1. Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun. (Grafik 1).

{fusionchart id="3" Peningkatan Penyelesaian Perkara / Putusan Perkara Peradilan Agama Tingkat P}

Grafik 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara / Putusan Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama Tahun 2005 – 2009.

Analisis data kondisi keadaan tanah/ gedung kantor di lingkungan Pengadilan Agama seluruh Jawa Timur Tahun 2005 – 2009 diperlukan untuk melanjutkan Pengadaan Tanah / Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama yang masih belum sesuai dengan prototype gedung kantor peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Data Tanah / Gedung Kantor Peradilan Agama Tingkat Pertama sebagai berikut.

No

NAMA PA

KELAS

VOLUME

PROTOTYPE

SESUAI

TIDAK

1

PA. Bangil

IB

720

-

2

PA. Bangkalan

IB

1.200

-

X

3

PA. Banyuwangi

IA

1.600

-

X

4

PA. Bawean

II

467

-

X

5

PA. Blitar

IA

945

-

X

6

PA. Bojonegoro

IA

910

-

X

7

PA. Bondowoso

IB

790

-

X

8

PA. Gresik

IB

1.900

-

9

PA. Jember

IA

1.175

-

X

10

PA. Jombang

IB

24.990

-

11

PA. Kangean

II

2.160

-

X

12

PA. Kab. Kediri

IA

3.450

-

X

13

PA. Kodya Kediri

IB

1.478

-

X

14

PA. Kraksaan

IB

2.560

-

15

PA. Kab. Madiun

IB

2.318

-

16

PA. Kodya Madiun

II

4.261

-

17

PA. Kab. Malang

IB

4.068

-

X

18

PA. Lamongan

IA

3.567

-

19

PA. Lumajang

IA

918

-

X

20

PA. Mojokerto

IB

2.660

-

21

PA. Magetan

IB

5.985

-

22

PA. Malang

IA

1.724

-

X

23

PA. Nganjuk

IB

4.500

-

X

24

PA. Ngawi

IB

1.565

-

X

25

PA. Pacitan

IB

3.782

-

26

PA. Pamekasan

IB

4.903

-

27

PA. Pasuruan

IB

2.560

-

X

28

PA. Ponorogo

IB

1.880

-

X

29

PA. Probolinggo

IB

617

-

X

30

PA. Sampang

IB

2.833

-

X

31

PA. Sidoarjo

IB

1.012

-

X

32

PA. Situbondo

IB

2.425

-

33

PA. Sumenep

IB

6.995

-

34

PA. Surabaya

IA

1.480

-

35

PA. Tulungagung

IA

1.271

-

36

PA. Trenggalek

IB

1.436

-

X

37

PA. Tuban

IA

1.015

-

X

Dari data diatas menunjukkan bahwa prosentase gedung kantor yang masih membutuhkan pembangunan/ pengembangan sebesar 61 %. Prioritas anggaran pengadaan tanah/ pembangunan gedung kantor Peradilan Agama dilingkungan Jawa Timur menjadi salah satu Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Renstra Tahun 2010 – 2014.

1.2.Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2005 - 2009 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan mengadakan berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Ketiga, adanya pemenuhan sarana dan prasarana berupa pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor dan pengadaan inventaris kantor pada beberapa Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasikan dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan pembaruan peradilan seperti jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang masih sangat jauh dari jumlah ideal, sehingga banyak pegawai di Pengadilan Agama yang menduduki jabatan rangkap.

Pada tahun 2009, jumlah perkara yang diputus di lingkungan Pengadilan Agama di Jawa Timur mencapai 76.327 perkara. Jumlah Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua PA di lingkungan Pengadilan Agama di Jawa Timur sebanyak 307 orang. Jumlah Panitera Pengganti termasuk Wakil Panitera dan Panitera Muda di lingkungan Pengadilan Agama di Jawa Timur sebanyak 264 orang. Hal ini berarti dalam kurun waktu tahun 2009, 1 (satu) orang hakim rata-rata menangani 248 perkara tiap tahun. 1 (satu) Panitera Pengganti rata-rata menangani 289 perkara tiap tahun.

Dengan adanya kekurangan SDM baik teknis maupun non teknis tentu hal ini mengakibatkan semakin beratnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mewujudkan sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya aparatur peradilan agama yang berkualitas dan profesional.

Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat dilihat pada tabel 3. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlampir.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi :

“Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”

2.2. Misi

Misi :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.

2. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.

3. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Banding.

4. Meningkatkan kajian Syari'ah sebagai Sumber Hukum Materiil Peradilan

Agama.

2.3.Tujuan

  1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama.
  2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern.
  3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara.
  4. Meningkatkan Kajian Syari'ah sebagai sumber Hukum Materiil Peradilan Agama.
  5. Meningkatkan pelayanan aparatur dan sarana / prasarana Peradilan Agama.

2.4. Sasaran Strategis

  1. Terwujudnya aparatur peradilan agama yang berkualitas dan profesional;
  2. Terwujudnya manajemen Peradilan Agama yang tertib, profesional dan modern;
  3. Terwujudnya Berkas Perkara yang tertata secara sistemik dan teratur;
  4. Terwujudnya aparat Peradilan Agama yang profesional dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara;
  5. Meningkatnya pelayanan aparatur hukum Peradilan Agama, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana;
  6. Tersedianya tanah untuk bangunan gedung/kantor PA. se Jawa Timur.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

  1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK

2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten

3. Penyederhanaan Proses Berperkara

4. Penguatan Akses pada Keadilan

  1. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;

2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;

3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

  1. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

  1. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

  1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
  2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
  3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
  4. Remunerasi berbasis kompetensi
  5. Pola karir berbasis kompetensi.
  1. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } “.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

  1. Kelembagaan (institusional);
  2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
  3. Sumber Daya Manusia;
  4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
  5. Pemanfaatan hasil diklat;
  6. Anggaran diklat; serta
  7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;

2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

  1. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiridalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
  2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
  3. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
  4. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

  1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
    1. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
    2. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
    3. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
    4. Restrukturisasi program dan kegiatan;
    5. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
    6. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
    7. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
      1. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
      2. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
      3. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
      4. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
        1. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
        2. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
          1. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
          2. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
          3. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
          4. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
          5. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
          6. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
  1. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
  2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
  3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
  4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
  5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
  6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
  7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
  8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
  9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
  10. .Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.
  1. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

  1. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
  2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
  3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
  4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
  5. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

  1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
  2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
  3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).
  1. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organiasasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturiasasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan

2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan

3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan

4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat

5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

  1. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

  1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
  2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
  3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
  4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
  5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2010-2014 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

  1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

  1. Penyederhanaan Proses Berperkara
  2. Penguatan Akses pada Keadilan.
  1. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

  1. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

  1. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

  1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
  2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
  3. Remunerasi berbasis kompetensi
  4. Pola karir berbasis kompetensi.
  1. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) } “.

  1. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

  1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
    1. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
    2. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
    3. Restrukturisasi program dan kegiatan;
    4. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
    5. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
    6. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
      1. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
      2. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
      3. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
      4. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

  1. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
    1. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
    2. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
    3. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
  1. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Penertiban aset;
  2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
  3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
  4. Melakukan sertifikasi tanah;
  5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
  6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
  7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur,antara lain :
  1. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah, untuk gedung PTA. Surabaya, PA. Jember, PA. Sidoarjo, PA. Trenggalek, PA. Ngawi, PA. Sampang, PA. Probolinggo, PA. Pasuruan, PA. Kab. Kediri, PA. Bawean, PA. Kangean.
  2. Menyelenggarakan proyek pembangunan gedung/kantor PA. Magetan, PA. Pacitan, PA. Sumenep, PA. Bangkalan, PA. Banyuwangi, PA. Bawean, PA. Blitar, PA. Bojonegoro, PA. Bondowoso, PA. Jember, PA. Kangean, PA. Kab. Kediri, PA. Kod. Kediri, PA. Kab. Malang, PA. Kota Malang, PA. Nganjuk, PA. Ngawi, PA. Pasuruan, PA. Ponorogo, PA. Probolinggo, PA. Sampang, PA. Sidoarjo, PA. Trenggalek, PA. Tuban.
  1. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIADPA/SIADPTA, dll dan melaksakanakan integrasi data dan informasi.

  1. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;

2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;

3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2010-2014 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2010-2014 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh setiap satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.

Top