Kebijakan Pimpinan

Indeks Artikel

KEBIJAKAN PIMPINAN

A. Pendahuluan.

Sebagai pimpinan sebuah kantor, Ketua Pengadilan Agama mengambil kebijakan dalam rangka menegakkan disiplin pegawai, kenyamanan bekerja bagi para pegawai dan lain-lain sesuatu yang terkait dengan kesejahteraan para pegawai.

Para pegawai baik sebagai pejabat struktural, fungsional maupun staf sama-sama mempunyai kewajiban dan bertindak selaku pelaksanaa peraturan, penyelenggara negara dan pembangunan serta pemberi pelayanan kepada masyarakat, wajib memiliki disiplin yang tinggi.

Disiplin adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman.

Lingkungan kantor baik di dalam gedung maupun di luar gedung wajib dijaga kebersihan dan kerindangan agar memberi suasana nyaman dalam bekerja. kebugaran para pegawai harus dijaga agar dalam melaksanakan pekerjaan dapat semaksimal mungkin menghasilkan out put yang optimal.

B. Disiplin Pegawai.

Untuk melaksanakan disiplin pegawai telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Peraturan tersebut antara lain memuat pengertian disiplin, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administrasi, keberatan, banding administrasi dan lain-lain.

Selain itu beberapa peraturan dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama menjadi acuan untuk ditaati sebagaimana mestinya. Jam kerja setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 sedangkan hari Jum’at pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.

Bagi para pegawai yang akan keluar kantor pada jam kerja diwajibkan memperoleh izin tertulis dari pejabat atasan yang berwenang.

C. Kewajiban Pegawai.

1. Mengucapkan sumpah atau janji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan.

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Negara.

4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan.

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martaban pegawai.

7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang maupun golongan.

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara terutama di bidang keamanan, keuangan dan meteriil.

11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

12. Mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan.

13. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.

14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.


D. Larangan Pegawai.

1. Menyalahkan gunakan wewenang.

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

3. Tanpa izin yang berwenang menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain maupun lembaga atau organesasi internasional.

4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing dan Lembaga Swadaya Masyarakat asing.

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan dan meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergherak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak syah.

6. Malakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau fihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.

8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapaun juga yang berhubungan dengan jabatan maupun pekerjaannya.

9. Bertindak sewenang-wenang kepada bawahannya.

10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

12. Dan lain-lain, seperti melakukan politik praktis.

13. Setiap pegawai dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 91B UU Nomor 50 Tahun 2009, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sangsi pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan 38B UU Nomor 50 Tahun 2009.


E. Penataan lingkungan.

1. Setiap pegawai ikut bertanggung jawab terhadap penataan lingkungan untuk memberikan suasana nyaman dalam bekerja sehari-hari seperti :

2. Kebersihan ruangan kerja.

3. Kebersihan meja kerja.

4. Kebersihan dan penghijauan lingkungan gedung.

5. Penataan dan kerapian dalam perparkiran kendaraan, baik kendaraan pimpinan, para pegawai maupun tamu.

6. Menjaga keamanan kantor khususnya pada jam kerja, sedangkan di luar kerja ada petugas tersendiri.



F. Lain-lain.

1. Setiap pegawai wajib mengikuti senam kesegaran pagi setiap hari Jum’at pukul 07.30 – 08.30.

2. Kerja bakti bersama di lingkungan kantor Jum’at I dan III pukul 08.30 – 09.30.

3. Upacara bendera di halaman kantor sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.



Top