Pencanangan Zona Intregritas (ZI) Pengadilan Agama Bangil menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Senin 25 Februari 2019 Pengadilan Agama Bangil mengadakan acara Deklarasi Pencanangan Zona Intregitas. Pada kesempatan pagi itu pengucapan Ikrar bersama seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bangil  secara bersama sama yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bangil Drs. H. Purnomo, M.Hum berkomitmen untuk tidak melakukan praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pengadilan Agama Bangil.

Acara Pagi itu disaksikan langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., Bupati Kab. Pasuruan yang diwakili Sekda beserta jajaran Forkopimda  ( KAPOLRES, Komando Distrik Militer 0819, Ketua Pengadilan Negeri, KAJARI, Kepala Kementrian Agama) Kab. Pasuruan yang di tanda tangani secara bersama sama.

Kesempatan ini pula Ketua Pengadilan Agama Bangil juga menandatangani Mou dengan Bank BRI, POSBAKUM Karya adil bijaksana dan PT. POS Indonesia, untuk memberikan kemudahan kepada Pencari keadilan di Pengadilan Agama Bangil.

Selasa, 12 Februari 2019 03:41

Sidang Keliling 2019

SIDANG KELILING

TAHUN 2019

Bangil| 12 Februari 2019

Telah dilaksanakan sidang keliling perdana pada tanggal 8 Februari 2019 oleh Pengadilan Agama Bangil yang bertempat di kantor desa Sengonagung, kecamatan Purwosari. Sidang berlangsung cukup lancar, ada yang datang antara Penggugat/ Pemohon dengan Tergugat/ Termohonnya, ada juga yang datang hanya Pemohon/ Penggugatnya saja.  Adapun jumlah perkara yang disidangkan pada sidang keliling tersebut sebanyak 20 perkara yang sebagian besar adalah perkara perdata perceraian.

Ada juga para pihak yang melakukan mediasi pada acara sidang keliling tersebut.

 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA ACARA SEMINAR SEHARI DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE 28 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA ACARA SEMINAR SEHARI DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE 28 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Jakarta – Humas :“Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang selasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat,” tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH  pada acara seminar sehari mengambil tema  Upaya Administratif  dalam Perspektif Undang Undang Administrasi Pemerintah dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. dalam rangka hari ulang tahun ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Upaya administrasi dalam sengketa TUN berdasarkan Undang – Undang no 30 tahun 2014 merupakan perluasan dari ketentuan pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya membatasi upaya administratifnya saja, dimana sesuai ketentuan pasal 75 sampai 78 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah, warga masyarakat diberi pilihan untuk menerima keputusan dan / atau tindakan pemerintah atau tidak sepakat dengan mengajukan upaya administratif. Sehingga upaya administratif ini merupakan mekanisme yang harus terlebih dahulu ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ungkap Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

Acara yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Kamis, 7/2/2019 dihadiri oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,para Ketua Kamar, Pejabat eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, serta seluruh Hakim Tata Usaha Negara.

Diakhir sambutan, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara agar terus menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.(humas / RS / Photo Pepy)

SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Jakarta-Humas,  Jum’at 8 Februari 2019. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 198/ SEK/KP.04.6/2/2018, Tanggal 8 Februari 2019  perihal Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur. Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan. Di Wilayah Jabodetabek. (ds/rs)

Maka dengan ini kami sampaikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI beserta lampirannya sebagai berikut :



Dokumen

 

MA BUKA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XI TAHUN 2019

MA BUKA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XI TAHUN 2019

Jakarta-Humas, Senin 11 Februari 2019. Mahkamah Agung RI. Membuka Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XI Tahun 2019. Berdasarkan Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Tahap XI Tahun 2019. Nomor : 06 /Pansel/Ad Hoc TPK/II/2019. Tertanggal 11 Februari 2019.

Untuk lebih jelasnya, berikut lampiran pengumumannya. (ds/rs)



Dokumen

 

Kamis, 03 Januari 2019 11:55

Pelantikan Hakim dan Jurusita

 

PELANTIKAN HAKIM,

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN JURUSITA

 

Bangil, 03 Januari 2019

Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Bangil dilangsungkan acara pelantikan Hakim dan pelantikan serta sumpah jabatan jurusita yang dipimpin langsuhg oleh Bapak Drs. H. Purnomo, M. Hum. selaku ketua Pengadilan Agama Bangil, acara berjalan kidmat dan sederhana yang dihadiri oleh seluruh stake holder Pengadilan Agama Bangil baik dari struktural ataupun fungsional beserta para staf.  Adapun hakim yang dilantik adalah sdr. Hj. Anis Nasim Mahiro, S.H.I, M.H.., pindahan dari Pengadilan Agama Wates.  Adapun Jurusita yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah sdr. Suud yang semula menjabat sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bangil.


Setelah acara pelantikan selesai yang ditandai dengan penandatangan naskah pelantikan oleh Ketua, tidak lupa Ketua menyampaikan sambutannya yang diawali dengan ucapan selamat datang kepada hakim yang baru dilantik, selanjutnya beliau berpesan kepada sdri. Hj. Anis Nasim Mahiro, S.H.I, M.H., khususnya, dan kepada seluruh hakim dan ASN Pengadilan Agama Bangil pada umumnya bahwa sekarang kita sebagai pejabat dan abdi negara harus memberikan pelayanan yang baik dan prima, , ungkap beliau, selanjutnya acara ditutup dengan memberikan ucapan selamat kepada hakim dan jurusita yang baru dilantik.

MAHKAMAH AGUNG INTEGRASIKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI KE APLIKASI DIGITAL

MAHKAMAH AGUNG INTEGRASIKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI KE APLIKASI DIGITAL

Jakarta – Humas : Mahkamah agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang terintegrasi dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi bertempat dibalairung Mahkamah Agung, Kamis,20/12/2018. Acara ini dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, serta dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darussalam Vincent Guerend dan Kepala Unit Tata Kelola Pemerintahaan Demokratik and Pengentasan Kemiskinan UNDP Indonesia Siprianus Bate Soro.

Integrasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Aplikasi SIKEP merupakan data base utama dalam pengelolaan data sumber daya manusia. Lewat aplikasi ini administrasi kepegawaian dapat disesuaikan secara otomatis, melakukan validasi data berjenjang, manajemen karir, remunerasi, promosi hingga mutase pegawai.

Dalam peluncuran ini juga diadakan diskusi yang bertajuk “Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektifitas Proses Sumber Daya Manusia melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian”. Panel diskusi menghadirkan empat panelis yaitu : Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara H. Ir. Azwar Abubakar, M.M, Bupati Kabupaten Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas, S.Pd.,S.S.,M.Si, dan VP Human Capital Development PT Telkom Dr. Ir. Dwi Heriyanto, B,M.T.

Diskusi yang dihadiri oleh internal Mahkamah Agung, Akedemisi, dan Kementerian ini akan berfokus pada pertukaran ide dan gagasan mengenai tantangan, peluang, dan pendekatan inovatif yang dilakukan oleh berbagai lembaga dalam memaksimalkan penggunaan sistem informasi sumber daya manusia.

Penyusunan arsitektur aplikasi SIKEP didukung oleh EU-UNDP SUSTAIN dan Pusilkom UI. Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek yang didukung oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia yang bertujuan mendukung pembaharuan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. ( Humas / RS / Foto pepy )

KETUA MAHKAMAH AGUNG DiANUGERAHI GELAR PEMIMPIN PERUBAHAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG DiANUGERAHI GELAR PEMIMPIN PERUBAHAN

Jakarta – Humas : Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan), YM. Prof. DR. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung), Tito Karnavian (Kapolri) dan Airlangga Hartanto (Menteri Perindustrian). Ketujuh pimpinan lembaga tersebut dianugerahi gelar Pemimpin Perubahan.

Gelar Pemimpin Perubahan ini diberikan kepada 7 pimpinan lembaga tersebut dengan pertimbangan bahwa pemimpin ini dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya. Selain itu, penganugerahan tersebut diberikan atas pertimbangan keberhasilan mereka mendorong pembangunan zona integritas secara massif dan terkoordinir.

Atas penganugarahan gelar pemimpin perubahan tersebut, Mahkamah Agung melalui Sekretarisnya, A. S. Pudjoharsoyo menyampaikan ucapan terima kasih atas pemberian gelar tersebut. “Paling tidak, ini merupakan pengakuan terhadap upaya-upaya reformatif yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya,” ujar Pudjoharsoyo.

Langkah-Langkah Reformasi Birokrasi

Di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, ikhtiar untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) telah diupayakan melalui berbagai langkah dan pendekatan.

Langkah-langkah tersebut, menurut Pudjoharsoyo meliputi pelaksanaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pengunggahan putusan pengadilan yang sudah mencapai lebih dari tiga juta putusan, implementasi pengadilan elektronik (e-court) untuk menunjang terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta kemudahan berusaha (ease of doing business), pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIKEP) terintegrasi, proses mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan penilaian mandiri reformasi birokrasi yang pada tahun 2018 mencapai nilai 88,43 atau meningkat dari 74,05 pada tahun 2017, 74,42 pada tahun 2016, 73,44 pada tahun 2015 dan 48,33 pada tahun 2014.

Akreditasi Pengadilan, Ruh Reformasi Birokrasi

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di pengadilan, akreditasi pengadilan merupakan salah satu langkah strategisnya. Menurut Pudjoharsoyo, kebijakan akreditasi telah memberikan dampak positif dalam kinerja pelayanan pengadilan kepada masyarakat.

“Kebijakan akreditasi telah memberikan warna tersendiri sehingga badan peradilan di seluruh Indonesia telah mereformasi diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat para pencari keadilan,” lanjut Pudjoharsoyo.

Dengan kontribusi akreditasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan di pengadilan, Pudjoharsoyo menyebutnya sebagai ruh dari reformasi birokrasi di pengadilan. “Dengan adanya akreditasi sebagai ruh dari reformasi birokrasi, maka akan terbangun suatu birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, implementasi akreditasi penjaminan mutu memiliki 3 (tiga) fokus utama yakni fokus pimpinan, manajemen proses dan pengguna. Fokus pimpinan berorientasi pada kemampuan pimpinan pengadilan dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan segala kebijakan yang dibuat oleh organisasi/lembaga. Fokus manajemen proses berorientasi pada bagaimana seluruh unsur di pengadilan bersinergi dalam menjalankan kinerja utama dan juga kinerja pendukung. Adapun fokus pengguna berorientasi pada pelayanan yang diberikan pengadilan kepada pengguna pengadilan.

Hingga saat ini hampir seluruh unit organisasi pengadilan di Indonesia telah terakreditasi. Di lingkungan peradilan umum untuk pengadilan tinggi seluruhnya sudah terakreditasi dan mencapai nilai “A (Excellent)” dan pengadilan negeri sudah seluruhnya terakreditasi, pengadilan negeri yang sudah mecapai “A (Excellent)” sebanyak 296 (84%) dan yang mencapai “B (Good Performance)” sebanyak 55 (15,6). Adapun lingkungan peradilan lainnya saat ini tengah merampungkan proses akreditasi tersebut.

Kedepan, pengadilan-pengadilan yang telah memperoleh akreditasi A (Excellent) tersebut didorong untuk mengikuti penilaian Zona Integritas agar jumlah unit kerja pengadilan yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani terus bertambah. (Humas/Mohammad Noor / RS ) dikutib dari www.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 14
Top