News

News (60)

Mau Tahu Implementasi SMM di Peradilan Agama? Ini Langkah Persiapannya

 

Semarang | badilag.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI menetapkan program Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu program prioritas untuk tahun 2017 dan seterusnya.

Tak mau kehabisan waktu, Badilag gencar menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi SMM ini di seluruh Indonesia. Untuk pelatihan yang berbentuk Training of Trainers (TOT) bagi tenaga auditor SMM, Badilag sudah menetapkan 4 angkatan. Angkatan I bertempat di Medan, 18-21 April 2017, Angkatan II di Makassar, 25-28 April 2017, Angkatan III bertempat di Bekasi, 2-6 Mei 2017 dan Angkatan IV akan diselenggarakan di Bali, 16-19 Mei 2017.

Sedangkan untuk sosialisasi, di hampir setiap kegiatan pimpinan Badilag ke daerah, SMM selalu dipaparkan. Seperti halnya yang berlangsung pada Jumat (5/5/2017) di PTA Semarang, SMM disosialisasikan sehari penuh di hadapan jajaran pimpinan PA sewilayah Jawa Tengah.

Sekretaris Ditjen Badilag, H. Tukiran, S.H., M.M. menjadi nara sumber utama dalam acara sosialisasi tersebut. Ia menjelaskan secara detil mengenai konsep penerapan pedoman SMM di lingkungan peradilan agama.

Dikatakannya, setidaknya ada 5 langkah persiapan yang harus ditempuh sebelum SMM diimplementasikan di masing-masing pengadilan agama/mahkamah syar’iyah. Langkah pertama adalah melakukan rapat dengan seluruh pegawai untuk menetapkan komitmen bersama.

“Rapat dengan semua pegawai ini penting karena SMM adalah sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan (costumer focused) dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan dan perbaikan berkesinambungan,” ujar H. Tukiran, S.H., M.M.

Langkah kedua adalah menata kembali tugas pokok dan fungsi setiap pejabat/pegawai dengan Tata Kerja Organisasi yang dimiliki. Kemudian langkah ketiga yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada untuk penggunaan yang tepat fungsi.

Lalu langkah keempat, menata dan menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dokumen acuan kerja. Sedangkan langkah yang kelima adalah mengikuti bimbingan yang akan dilakukan oleh Tim Pengadilan Tinggi Agama.

SMM yang merupakan pengganti program sertifikasi ISO Pengadilan ini bertujuan untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia khususnya peradilan agama yang unggul/prima. Tujuan lainnya adalah agar standar mutu kinerja yang dicapai oleh peradilan agama se-Indonesia memiliki standar kualitas yang sama.

“Program SMM ini banyak manfaatnya. Untuk Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama dan para pencari keadilan. Khusus untuk pencari keadilan, SMM ini akan menjamin bahwa kualitas pelayanan yang akan mereka terima sesuai standar mutu,” tutur Sekditjen Badilag.

-Achmad Cholil-

Salah Paham Soal Akreditasi dan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan

Badilag.net| 09 Mei 2017

Apa yang terbayang di benak Anda ketika mendengar istilah Akreditasi dan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan? Apakah Anda membayangkan sesuatu yang serba indah atau justru sesuatu yang amat menyeramkan?

Jika kita cermati respons-respons yang menyeruak di media sosial, ada salah paham mengenai apa yang kita sebut sebagai Akreditasi Pengadilan bagi peradilan umum dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) bagi peradilan agama. Ada kesan bahwa akreditasi dan SMM merupakan tugas maha berat bagi aparatur pengadilan karena harus menyiapkan segala macam sarana-prasarana yang tidak dianggarkan oleh pusat. Juga ada kesan, akreditasi dan SMM sekadar program musiman yang akan berlalu begitu saja ketika ada pergantian pimpinan di pusat.

Akreditasi maupun sistem manajemen mutu pengadilan sebetulnya adalah upaya menstandarisasi kinerja dan layanan pengadilan, dengan tujuan agar seluruh pengadilan dapat menunjukkan kinerja dan pelayanan yang optimal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan selaras dengan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung selaku lembaga yang menaungi seluruh pengadilan.

Keduanya merupakan upaya inovatif dan solutif dari unit kerja eselon I di MA yang membina peradilan umum dan peradilan agama untuk mengatasi dilema sertifikasi pengadilan oleh pihak eksternal atau ISO, yang di satu sisi merupakan program yang cukup bagus, namun di sisi lain sangat memberatkan dari segi anggaran. Program ini didorong dan didukung sepenuhnya oleh pucuk pimpinan MA.

Akreditasi dan SMM juga diharapkan menjadi jalan tengah bagi pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap Sertifikasi ISO. Sebagian pihak menghendaki adanya ISO-isasi seluruh pengadilan, sebagaimana telah dilakukan pelbagai perusahaan swasta, BUMN, sekolah, rumah sakit dan lembaga-lembaga berorientasi profit dan nonprofit lainnya.  Sebagian pihak lainnya menginginkan agar Sertifikasi ISO dihentikan karena kurang cocok dengan karakteristik pengadilan dan karena aspek yang tersertifikasikan hanya bersifat parsial. Sebagai gantinya, perlu digunakan penilaian dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Court Excellence yang diciptakan oleh konsorsium pengadilan secara mundial.

Selain itu, baik Akreditasi maupun SMM merupakan program yang tidak dapat dilaksanakan tanpa peran aktif pengadilan tingkat banding. Penilaian dilakukan berjenjang. Hasil penilaian pengadilan tingkat banding terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayahnya dikirimkan ke Ditjen, lalu pihak Ditjen melakukan penilaian ulang untuk mendapatkan pengadilan-pengadilan tingkat pertama terbaik yang akan diberi reward. Penghargaan itu tidak hanya berwujud selembar sertifikat, namun juga berupa alokasi anggaran untuk menyelenggarakan sistem manajemen mutu yang output-nya berupa Sertifikat ISO. Dengan demikian, baik akreditasi maupun SMM sesungguhnya adalah satu fase persiapan menuju Sertifikasi ISO oleh pihak eksternal yang sertifikasinya berstandar internasional.

Meski punya kesamaan dalam latar belakang dan tujuan, akreditasi dan SMM memiliki sejumlah perbedaan. Walaupun akreditasi maupun SMM meniscayakan adanya Tim Penilai yang berasal dari pengadilan-pengadilan tingkat banding, ada perbedaan dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi Tim Penilai. Dalam akreditasi, Tim Penilai dari daerah ditunjuk oleh pimpinan Pengadilan Tinggi, lalu dilatih dan ditetapkan oleh Ditjen Badilum. Sementara itu, dalam SMM, Tim Penilai dari daerah direkomendasikan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah, lalu diseleksi lagi, dilatih dan akhirnya ditetapkan oleh Ditjen Badilag. Untuk keperluan ini, Badilag mengadakan e-test dengan memanfaatkan situs elearning Badilag.

Di samping itu, baik akreditasi maupun SMM sesungguhnya memfokuskan diri pada manajemen peradilan, administrasi perkara dan administrasi umum. Tetapi, dalam akreditasi, sarana-prasarana pengadilan menjadi aspek yang sangat penting dan bernilai tinggi. Sebaliknya, dalam SMM, sarana-prasarana pengadilan diposisikan hanya sebagai aspek komplementer yang dapat memberikan nilai tambah. Ini karena, hingga saat ini, MA memang belum memiliki regeling yang mengatur tentang standar sarana-prasarana pengadilan.

Jika standarnya saja tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan sarana-prasarana sebuah pengadilan telah atau belum sesuai standar? Jika eksekutif dan legislatif tidak menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk sarana-prasarana pengadilan, atas dasar apa kita menyalahkan pengadilan yang sarana-prasarananya memprihatinkan?

Main-main

Salah paham berikutnya ialah mengenai keseriusan MA—dalam hal ini Ditjen Badilum dan Ditjen Badilag. Ada kesan, akreditasi dan SMM sekadar pembuka kesempatan bagi pejabat-pejabat MA dan pengadilan-pengadilan tingkat banding supaya lebih banyak melakukan perjalanan dinas. Dengan kata lain: ini program main-main.

Soal akreditasi, SMM atau apalah namanya nanti, sesungguhnya MA telah kalah start dibandingkan dengan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, apalagi dengan pelbagai BUMN. Di sektor pendidikan, misalnya, sudah sejak bertahun-tahun lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan akreditasi terhadap perguruan-perguruan tinggi.

Sebagai salah satu dari tiga institusi yang didualat menjadi proyek percontohan Reformasi Birokrasi dalam skala nasional dan karena itu aparaturnya berhak memperoleh remunerasi lebih awal, upaya MA untuk menstandarkan kinerja dan layanan pengadilan-pengadilan sejatinya adalah upaya yang masuk akal dan sangat wajar. Toh, muara dari Reformasi Birokrasi maupun akreditasi dan SMM adalah idem ditto: meningkatnya kualitas pelayanan publik di lembaga peradilan.

Karena itu, keliru jika menyebut akreditasi dan SMM sekadar program main-main. Ini program yang sangat serius. Dengannya, pelbagai persoalan laten dan akut pengadilan dapat diidentifikasi, sekaligus dicarikan solusinya. Dengannya, seluruh aparatur peradilan berpacu untuk melakukan dan memamerkan kinerja dan pelayanan terbaiknya. Dengannya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dipulihkan, bahkan ditingkatkan.

Tapi, harus diakui, menunjukkan keseriusan itu tidak semudah mencukur kumis. Seluruh unsur yang terlibat dalam program ini mesti sepikiran dan seperasaan. Sia-sia belaka jika pihak Ditjen telah berusah-payah menyiapkan pedoman penilaian yang utuh, sementara tidak seluruh Tim Penilai dari pusat maupun daerah memahaminya secara tepat dan tuntas. Percuma saja jika  pihak Ditjen telah berjerih-payah menyediakan mekanisme seleksi calon-calon Tim Penilai, sedangkan orang-orang yang disodorkan pengadilan-pengadilan tingkat banding memiliki kualifikasi yang jauh dari harapan. Dan mubazir saja, jika tahap-tahap penilaian yang sudah baku itu dijalankan secara sembrono dan tiada objektivitas.

Serius tidaknya akreditasi dan SMM tidak hanya diukur dari outputnya yang berupa daftar pengadilan yang berhak menyandang akreditasi atau sertifikasi A, B, C, D atau E. Lebih dari itu,  serius tidaknya akreditasi dan SMM dapat diukur dari mutu pedomannya, keandalan Tim Penilai-nya dan kualitas mekanismenya.

Pedoman akreditasi dan SMM adalah buku babon atau bahkan ‘kitab suci’ yang menjabarkan latar belakang, tujuan, penilai, sasaran penilaian, ruang lingkup, mekanisme penilaian, pelaporan dan hal-hal lainnya. Jika tidak merujuk ke situ, Tim Penilai akan tersesat.  Dan supaya benar-benar menjadi petunjuk yang terang-benerang, buku babon itu tidak boleh sulit dimengerti, multitafsir atau saling bertentangan antara satu ketentuan dan ketentuan lainnya.

Salah satu penyakit akut birokrasi kita, termasuk MA dan badan peradilan di bawahnya, ialah adanya regulasi-regulasi yang tumpang tindih, tidak rigid, kurang lengkap, atau ketinggalan jaman. Karena itu, dalam kerangka Reformasi Birokrasi, penataan ulang peraturan perundang-undangan menjadi salah satu pekerjaan terpenting. Masalahnya, pedoman akreditasi dan SMM disusun berdasarkan regulasi-regulasi yang ada, yang belum sepenuhnya terbebas dari penyakit akut tersebut. Sebagai contoh, dalam bidang administrasi perkara, sampai saat ini masih banyak aparatur pengadilan yang kebingungan jika menghadapi perbedaan dan pertentangan ketentuan yang ada di Buku Pola Bindalmin, Buku II, SOP Penyelesaian Perkara, Standar Pelaporan Perkara, Standar Keuangan Perkara dan sebagainya. Kebingungan itu kian menjadi-jadi, karena selama ini pengadilan tingkat banding dan MA sendiri seolah-olah kurang cepat tanggap terhadap conflict of laws yang dapat berimbas buruk terhadap kualitas kinerja dan pelayanan pengadilan itu.

Mengatasi tantangan tersebut, sebelum menyusun pedoman akreditasi dan SMM, seharusnya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap berbagai regulasi yang dikeluarkan MA, baik yang berkaitan dengan manajemen peradilan, administrasi perkara maupun administrasi umum. Jika tahapan itu tidak dilakukan, sama halnya sengaja memposisikan pedoman akreditasi dan SMM sebagai lap berdebu untuk membersihkan kaca mobil yang berembun.

Mengenai keandalan Tim Penilai, baik yang berasal dari daerah maupun pusat, memang harus jadi perhatian khusus. Sukses tidaknya akreditasi dan SMM sangat tergantung pada keandalan dan objektivitas mereka. Karena itu, idealnya, seluruh anggota Tim Penilai yang berperan sebagai tukang audit itu diseleksi dan disertifikasi. Itupun tidak boleh sembarangan. Bagaimanapun juga, output memang tergantung pada proses, tapi output juga sangat dependen pada input. Kita tidak akan dapat mencetak penilai andal secara dadakan melalui pelatihan untuk para pelatih (training of trainers), jika yang disodorkan kepada kita adalah sosok-sosok yang kualifikasinya pas-pasan. Sama halnya, dalam waktu 10 menit, kita tidak akan dapat memasak mie instan, jika yang kita masukkan ke panci adalah butiran-butiran beras. Terlebih dahulu kita harus memproses butiran-butiran beras itu menjadi helaian-helaian mie. Dan itu butuh waktu yang tidak singkat.

Dengan analogi itu, agak disayangkan, ada pengadilan-pengadilan tingkat banding tertentu yang ketika diminta untuk mengirimkan mie instans sepuluh bungkus, ternyata malah mengirimkan beras sepuluh karung. Bayangkan betapa beratnya beban para pelatih akreditasi dan SMM jika dalam waktu mepet harus menggendong, mengolah dan mengubah wujud beras sebanyak itu menjadi mie, lalu memasak dan menyajikannya menjadi mie instans yang sedap dan kriuk-kriuk.

Meski demikian, kita wajib ber-khusnudzon, populasi anggota Tim Penilai yang seperti itu tidak banyak. Bukankah di dalam the winning team yang memenangi aneka prestasi bergengsi pun selalu ada pemain yang kemampuannya di bawah rata-rata?

Soal berikutnya untuk melihat serius tidaknya akreditasi dan SMM adalah kualitas penyelenggaraannya. Baik pedoman akreditasi maupun SMM sudah mengatur mekanisme penilaian secara rinci. Secara garis besar, penilaian dilakukan dua tahap. Pada tahap pertama, Tim Penilai dari pengadilan tingkat banding mengadakan kunjungan dan penilaian terhadap seluruh—bukan sebagian—pengadilan di wilayahnya masing-masing. Hasil penilaian, yang bersifat kuantitatif itu, disajikan dalam bentuk urutan. Pengadilan terbaik berada di ranking satu. Setelah itu, hasilnya dikirimkan ke Ditjen. Pada tahap kedua, Tim Penilai dari Ditjen mengadakan penilaian terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama terbaik atau ranking satu pada tiap-tiap wilayah. Kalau jumlah pengadilan tingkat banding 29, berarti yang dikunjungi dan dinilai Tim Penilai dari Diten adalah 29 pengadilan tingkat pertama.

Pada saat mengadakan penilaian di sebuah pengadilan, baik Tim Penilai daerah maupun pusat harus mematuhi tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, yang secara garis besar dimulai dengan perkenalan diri, penyampaian maksud dan tujuan, pelaksanaan penilaian, pendalaman hasil penilaian dan dipungkasi dengan pemaparan hasil penilaian.

Mekanisme penilaian tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya jika didukung dengan anggaran yang cukup. Masalahnya, anggaran untuk itu hanya ada di Ditjen. Pengadilan-pengadilan tingkat banding tidak kecipratan anggaran serupa. Terus, dengan anggaran apa, Tim Penilai dari daerah dapat mengadakan kunjungan dan penilaian di seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayahnya masing-masing? Apakah mungkin, membiarkan mereka melakukan perjalanan dinas berhari-hari dengan mengeluarkan ongkos transportasi dan akomodasi dari kantong pribadi secara ikhlas lillahi ta’ala demi kemajuan lembaga tercinta?

Ada jalan keluar terhadap persoalan itu. Tiap tahun, seluruh pengadilan tingkat banding dijatah anggaran untuk mengadakan kunjungan ke pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayahnya masing-masing. Bagi para hakim tinggi, ada anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Bagi para pejabat di lingkup kepaniteraan, ada anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi administrasi perkara. Dan bagi para pejabat di lingkup kesekretariatan, ada pula anggaran untuk monitoring dan evaluasi administrasi umum. Jadi, meski di pengadilan tingkat banding tidak ada mata anggaran yang secara spesifik berjudul akreditasi atau SMM, sebetulnya ongkos untuk mengadakan penilaian ke pengadilan-pengadilan tingkat pertama itu ada sumbernya. Soalnya tinggal kerelaan diri pihak-pihak yang merasa sebagai pemilik anggaran itu. Dalam hal ini, pengguna dan kuasa pengguna anggaran di seluruh pengadilan tingkat banding diharapkan untuk mencari solusi konkret, entah melalui revisi anggaran, entah dengan cara lain yang dapat dibenarkan. Jika tidak begitu, agak sulit mengatakan bahwa pengadilan tingkat banding benar-benar serius menyukseskan program akreditasi dan SMM.

Kewenangan siapa

Ada pula salah paham lainnya. Ada kesan, akreditasi dan SMM adalah pengganti dari monitoring dan evaluasi di bidang administrasi kepaniteraan yang selama ini dijalankan oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan di Diten-Ditjen.

Memang benar, anggaran yang dipakai untuk akreditasi dan SMM menggunakan nomenklatur monev (singkatan dari monitoring dan evaluasi). Tetapi, sesungguhnya antara akreditasi/SMM dan monev administrasi kepaniteraan memiliki beberapa perbedaan fundamental.

Perbedaan pertama berkenaan dengan tujuannya. Akreditasi dan SMM bertujuan mencari pengadilan-pengadilan terbaik untuk diberi penghargaan. Ia semacam kompetisi. Sementara itu, monev administrasi kepaniteraan bertujuan mencari pengadilan-pengadilan yang kurang baik untuk dibimbing agar menjadi  pengadilan-pengadilan yang lebih baik. Jadi, ia semacam terapi.

Perbedaan berikutnya, akreditasi dan SMM diselenggarakan oleh unit kerja di Ditjen yang sebetulnya sama sekali tidak punya tupoksi di bidang monev. Tim yang dibentuk untuk itu, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan, adalah semacam kelompok kerja (working group) yang unsur-unsurnya berasal dari pusat dan daerah. Sementara itu, monev administrasi kepaniteraan diselenggarakan oleh unit kerja di Ditjen yang memang, berdasarkan Struktur Organisasi Kesekretariatan MA, diberi tupoksi untuk melakukan monev setiap tahun.

Perbedaan lainnya, ruang lingkup akreditasi dan SMM adalah manajemen peradilan, administrasi perkara dan administrasi umum. Sementara itu, ruang lingkup monev administrasi kepaniteraan adalah administrasi perkara (Pola Bindalmin), biaya proses dan PNBP, mediasi, pembebasan biaya perkara, posbakum, sidang di luar gedung pengadilan, sidang terpadu, SIPP dan layanan meja informasi/pengaduan.

Dengan gambaran seperti itu, sesungguhnya akreditasi/SMM dan monev administrasi kepaniteraan adalah dua ‘mahluk’ yang berbeda, namun penting dua-duanya. Yang satu tidak perlu meniadakan yang lain.

Jika hanya akreditasi/SMM tanpa monev administrasi kepaniteraan, yang berarti hanya terfokus pada pengadilan-pengadilan terbaik, apa yang harus dilakukan untuk membimbing dan mengentaskan pengadilan-pengadilan yang administrasi kepaniteraannya masih kurang baik?

Jika hanya akreditasi/SMM tanpa monev administrasi kepaniteraan, untuk apa ada unit kerja dengan nomenklatur Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan di Ditjen-Ditjen?

Jika hanya akreditasi/SMM tanpa monev administrasi kepaniteraan, bagaimana kita dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program prioritas nasional berupa pembebasan biaya perkara, posbakum, dan sidang di luar gedung pengadilan yang menurut Bappenas harus dimonev secara berkala? Bagaimana pula kita dapat memantau dan mengevaluasi pengimplementasian SIPP, yang nyatanya tidak cukup dipantau dari layar komputer karena bisa saja kita tertipu pada indikator “hijau semangka”? Juga bagaimana kita memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program strategis MA lainnya semisal mediasi, sidang terpadu dan layanan meja informasi/pengaduan?

Ke depan, memang perlu ada koordinasi yang lebih intens dan sosialisasi yang lebih massif dan elegan, agar tidak timbul salah paham. Salah paham itu, kita tahu, bisa muncul dari mana saja: dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, juga dari unit kerja di Ditjen.

Mulai saat ini, seluruh aparatur peradilan, khususnya di peradilan umum dan peradilan agama, perlu betul-betul mengetahui dan memahami reasoning di balik diselenggarakannya akreditasi dan SMM. Mengetahui saja tidak cukup, tapi harus pula memahami. Sebab, dengan memahami, selangkah lagi kita dapat menjadi orang-orang yang pandai memaklumi.

Dan, jangan lupa, singkirkan bayangan yang seram-seram. Bayangkanlah yang indah-indah...

[hermansyah]

Selasa, 03 Januari 2017 06:35

Penyuluhan Hukum

Written by
  Di Penghujung Akhir tahun 2016, Tepatnya Selasa 27 Desember 2016 Pengadilan Agama Bangil Mendapat Undangan dari Biro Hukum Kabupaten Pasuruan untuk memberikan wawasan Hukum mengenai “Perkawinan”di Kecamatan Rembang – Kabupaten Pasuruan. Tak lupa juga hadir perwakilan dari Kejaksaan Negeri Bangil dan Polres Bangil untuk bersama sama memberikan wawasan Hukum dengan tema sesuai dengan bidangnya.

 

Dalam Kesempatan Kali ini sebagai pembicara adalah langsung  Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil yaitu Drs. Purnomo. M. Hum.

Suasana saat itu begitu panas sehingga para peserta yang rata rata para ibu ibu PKK sudah mulai terasa mengantuk. Sungguh mencair suasana kala itu Bapak Ketua memberikan wawasannya dengan beberapa joke yang khas sehingga para peserta tidak lelah dan mengantuk

Bapak Ketua juga menjelaskan Tupoksi Pengadilan Agama Bangil  yaitu selain menangani masalah perceraian bahwa instansi ini juga menangani perkara ekonomi syariah serta perkara syariat lainnya. Pada Kesempatan kali ini pak ketua mencoba merubah mindset masyarakat bahwa  Pengadilan Agama tidak sama dengan Kantor Urusan Agama.

 

Dalam Sambutannya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil menjelaskan apabila masyarakat ingin menikah harus sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia agar legalitas dan urusan administrasi lainnya bisa di buat dengan lancar dan cepat. 

Jumat, 07 Oktober 2016 06:02

PISAH KENAL KETUA

Written by

Untitled Document

PISAH SAMBUT

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Bangil | 28 September 2016

Bertempat di rumah makan Kebon Pring Pasuruan telah dilaksanakan acara pisah sambut Ketua Pengadila Agama Bangil, acara tersebut dimulai tepat pukul 14.00 WIB yang dibuka oleh Master Ceremony (MC) saudara H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

a

Sesudah acara dibua diteruskan oleh sambutan dari Pengadilan Agama Bangil yang dalam ha ini disampaika oleh Bapak Drs. Syamsul Aziz, M.H., dalam sambutannya menyampaikan selamat jalan dan banyak terima kasih kepada Ketua lama yang telah memimpin dengan sepenuh hati dan penuh displin. Untuk Ketua baru disampaikan selamat datang dan kami semua keluarga besar Pegadilan Agama Bangil siap bekerja dengan baik, benar, dan sesuai tupoksi.

a

Setelah itu diteruskan dengan sambutan perpisahan oleh Ketua lama yaitu Bapak Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., yang dimutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban kelas I-A. Dalam sambutannya belaiu mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Pengadilan Agama Bangil atas kerjasama dan rasa kekeluargaan yang diciptaan selama kepemimpinannya. Beliau menyampaika di depan para undangan bahwa selama kepemimpinannya Pengadilan Agama Bangil bisa berjalan sesuai dengan tupoksi yang baik dan benar serta suasana yang kondusif.

a

Dilanjutkan dengan sambutan perkenalan oleh Ketua baru Bapak Drs. Purnomo, M. Hum.. Dalam sambutannya ketua baru memperkenalkan diri kepada semua undangan dengan didampingi isteri, selanjutnya beliau menyampaikan bahwa dalam menjalankan amanah sebagai Ketua di Pengadilan Agama Bangil beliau mohon bantuan dan kerjasama dari semua jajaran hakim, pejabat struktural dan fungsional serta para staf Pengadilan Agama Bangil, beliau juga berpesan agar dalam melaksanakan Tupoksi agar selalu berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

a

Acara dilanjutkan dengan pemberian tali asih kepada Bapak Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. dan diikuti ucapan perpisahan dan dittup dengan doa.

Jumat, 12 Agustus 2016 02:56

Pengambilan Sumpah Jabatan

Written by

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI

SERTA PISAH KENAL PEGAWAI

PENGADILAN AGAMA BANGIL

 

 

Bangil |Senin, 01 Agustus 2016

Bertempat di aula kantor Pengadilan Agama Bangil tepat pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Panitera Pengganti, acara tersebut berjalan khidmat yang dipimpin langsung oleh bapak Drs H. Suhardi, S.H., M.H., Ketua Pegadilan Agama Bangil.  Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut

1.       Saodah Erna TS, S. Sy. Jurusita menjadi Panitera Pengganti;

2.       Hindun Nuraini, S.E., S.H., mutasi dari Pengadilan Agama Sidoarjo;

3.       Moh. Salim, S.H., mutasi dari Pengadilan Agama Kota Malang;

4.       Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H., mutasi dari Pengadilan Agama Kab. Malang.

 

Dari kiri ke kanan : Saodah Erna TS., S. Sy., Hindun Nuraini, S.E., S.H., Moh. Salim, S.H.

Dan Ahmad Fatoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.

Setelah mengambil sumpah jabatan dan melantik ke empat Panitera Penggati, bapak Ketua menyampaikan sambutannya yang pada intinya berpesan kepada keempat pejabat yag baru dilantik tersebut, bahwa dalam melaksanakan amanah berupa jabatan Panitera Pengganti ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan diharapkan dengan bertambahnya jumlah Panitera Pengganti ini sisa perkara yang diminutasi menjadi tepat waktu dan tidak ada penumpukan perkara yang tidak terselesaikan di Pengadilan Agama Bangil.

 

Ayda Shofiyati, S.H., M.Kn. beserta suami

Kemudian acara dilanjutkan dengan perpisahan pegawai yang diminutasi ke Pengadilan Agama Sidoarjo, pegawai tersebut adalah Ayda Sofiyati, S.H., M.Kn., dalam sambutan perpisahannya yang bersangkutan mengucapakan banyak terima kasih kepada stake holder Pengadilan Agama Bangil yang tidak bosan-bosan dalam memberikan contoh dan ilmu selama yang bersangkutan bekerja di kantor ini.  Tidak lupa yang bersangkutan mengucapkan mohon maaf atas segala tingkah laku dan perkataan yang secara langsung atau tidak langsung menyinggung pimpinan dan keluarga besar Pengadilan Agama Bangil.

 

 

 Selesai acara perisahan tersebut acara dilanjukan ke acara perkenalan bagi pegawai yang baru dilantik setelah itu acara ditutup dengan doa dan pemberian tali asih kepada pegawai yang akan mutasi ke Pengadilan Agama Sidoarjo.

 

  

Jumat, 01 Juli 2016 03:17

UCAPAN SELAMAT IDUL FITRI 1437 H

Written by

Rabu, 01 Jun 2016 04:18

Sidang Keliling

Written by

SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA BANGIL

DI KECAMATAN PURWOSARI

 

Dari kiri ke kanan : Danramil, Sekcam, Wakil Ketua, Panitera, dan Kapolsek

Kecamatan Purwosari

Bangil, 01 Juni 2016

Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Pengadilan Agama Bangil mengadakan sidang keliling yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2016 di kantor Kecamatan Purwosari.  Kegiatan ini dibuka oleh beberapa pimpinan Pengadilan Agama Bangil dan Muspika Purwosari.  Hadir juga beberapa pihak keamanan dari Komandan Koramil dan Kepala Polisi Sektor Kecamatan Purwosari yang mendukung kegiatan tersebut.

Bapak Hakim dan para pencari keadilan yang sedang mendengarkan

pidato pembukaan

Acara tersebut dibuka pertama oleh bapak wakil ketua Pengadilan Agama Bangil, yang dalam sambutannya beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Camat beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan fasilitas dan membantu melancarkan jalannya kegiatan sidang keliling ini,  kegiatan ini bertujuan mempermudah para pencari keadilan untuk lebih dekat menghadiri sidang.

Proses sidang keliling

Kegiatan sidang keliling ini juga ditinjau langsung oleh bapak panitera dan sekretaris Pengadilan Agama Bangil

 

Kamis, 12 Mei 2016 07:27

Pengawasan

Written by

 

PEMERIKSAAN REGULER

PEGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

 

 Dari kiri ke kanan: Irma Amalaia, S.E., Dra. Hj. Ma’fufah Shidqon, M.H., Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H., dan Drs. H.Suhardi, S.H., M.H.

 

Bangil, 12 Mei 2016

Berdasarkan surat tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W13-A/1514/PS.00/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 dua orang hakim tinggi, seorang Panmud Banding, dan seorang Staf keuangan datang ke kantor Pengadilan Agama Bangil untuk melaksanakan pengawasan reguler selama 3 hari kerja terhitung mulai tanggal 09 s.d. 11 Mei 2016. Adapun nama-nama pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut adalah Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H., Dra. Hj. Ma’fufah Shidqon, M.H., Dra. Hj. Chairussakinah Ady, dan Irma Amalia, S.E..

Dalam melaksanakan pemeriksaan reguler tersebut terdapat empat wilayah pemeriksaan, antara lain :

  1. Manajemen Peradilan

  2. Pelayanan Publik

  3. Administrasi Perkara

  4. Administrasi Umum

Pelaksanakan pemeriksaan tersebut dilaksanakan di ruang bapak Ketua dan ruang kesekretariatan, ada juga pemeriksa yang langsung mendatangi tempat ataupun ruanga yang menjadi wilayah atau objek pemeriksaan.  Ada juga pemeriksa yang secara langsung bertanya kepada pegawai atau pihak yang sedang berpekara terkait dengan pemberiaan pelayanan di Pengadilan Agama Bangil.

 

 

Akhirnya pada hari Rabu pukul 13.00 WIB di ruang sidang I Tim pengawas mengekspose hasil temuan yang telah ditemukannya selama melakukan pengawasan di kantor Pengadilan Agama Bangil, adapun penyampaian hasil pengawasan tersebut dibuka langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.,. Dalam penyampaian hasil pengawasan tersebut hakim tinggi pengawas ibu Dra. Hj. Ma’fufah Shidqon, M.H. menyampaikan temuannya dalam hal administrasi perkara, menurut beliau secara umum pengadministrasian perkara di Pengadilan Agama Bangil sudah bagus, akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti Penulisan Register perkara yang masih kurang rapi, penulisan Relaas oleh jurusita yang kurang jelaas dan perubahan PMH yang belum ditulis di dalam register.  Untuk itu diharapkan setelah hasil pemeriksaan ini diberikan maka di Pengadilan Agama Bangil terdapat perubahan dalam hal pengadministrasian perkara.

 

Selanjutnya penyampaian hasil pengawasan yang kedua terkait dengan Wilayah Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik disampaikan oleh Hakim tinggi Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H., didalam penyampaiannya hakim tinggi pengawas menyampaikan bahwa Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Bangil sudah berjalan baik, akan tetapi menurut beliau masih ada sedikit catatan  antara lain agar Surat Keputusan terkait dengan Manajemen peradilan agar diperbaruhi meskipun secara substansi isi tidak ada perubahan, dan ketelitian dalam bekerja terutama dalam penulisan dokumen perlu ditingkatkan, serta eksaminasi berkas perkara perlu dilakukan secara rutin tiga bulan sekali.

Dan terakhir penyampaian terkait dengan hasil pengawasan di Administrasi umum disampaikan oleh Saudari Irma Amalia, S.E. yang menggaris bawahi bahwa meskipun di Pengadilan Agama Bangil tidak terdapat surat peringatan bagi personilnya maka laporan formulir peringatan tetap harus dibuat, dan tanda tangan pegawai penerima gaji masih belum lengkap maka harus segera dilengkapi, dan dalam hal pengiriman remunerasi diharapakan setelah pengawasan ini Pengadilan Agama Bangil tidak telat lagi. Setelah semua pengawas menyampaikan ekspose hasil pengawasannya maka acara tersebut ditutup dengan harapan semoga dengan pengawasan ini kinerja semua sumber daya manusia di Pengadilan Agama Bangil menjadi semakin lebih baik lagi.  Aaminn...................

 

 

 

 

 

 

Jumat, 29 April 2016 01:19

Senam Jumat Pagi

Written by

SENAM JUMAT PAGI

Bangil, 29 April 2016

Tepat pukul 07.30 WIB. Jumat 29 April 2016 para Hakim dan pegawai berkumpuk di halaman Pengadilan Agama Bangiul untuk mengikuti senam bersama. walaupun cuaca mendung gelap dan perlahan -lahan hujan turun membasahi seluruh badan tak mengurungkan niat sedluruh karyawan - karyawati untuk tettap mengikuti senam pagi yang kurang lebih berdurasi 1 jam.

Tak ikut keinggalan pula kegiatan ini dipelopori oleh Bapak Ketua Kami yaitu Drs. H. Suhardi, SH. MH. yang penuh dengan semangat berdiri didepan mengikuti kegiatan senam pagi ini.

Harapan dari para pimpinan, kegiatan ini dapat meningkatkan kesehatan jasmani serta kekompakan antar karyawan karyawati Pengadilan Agama Bangil.

Kamis, 24 Maret 2016 07:38

Sosialisasi Teknologi Informasi

Written by

 

Sosialisasi Teknologi Informasi
"Penataan Ruang Pada Server Sebagai Pusat Data"

 

Dari Kiri ke kanan : Sekretaris, Waka, Ketua, Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Bangil, 23 Maret 2016
Sebagai hasil tindak lanjut rapat team work TI tanggal 16 Maret 2016, bertempat diruang sidang 2 kantor Pengadilan Agama Bangil dilaksanakan sosialisasi penataan ruang data di server.  Pada acara tersebut dihadiri oleh waka, hakim, panitera, pejabat struktural dan fungsional kepaniteraan beserta staf.  Sosialisasi tersebut dibuka oleh Ketua Pengadilan, sebelum beliau membuka acara tersebut beliau memberikan kesempatan kepada wakil ketua untuk menyampaikan himbauannya kepada hakim pengawas bidang untuk segera melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan intern mengingat triwulan tahun ini akan berakhir, disamping itu Bapak wakill ketua juga berpesan agar seluruh entitas di Pengadilan Agama Bangil mekbantu proses pengawasan ini dengan cara menjawab serta memberikan data yang ditanyakan ataupun di minta oleh hakim pengawas dengan sejujur jujurnya tanpa harus ada yang ditutup tutupi.

Setelah wakil ketua menyampaikan himbauannya acara dikembalikan kembali kepada Bapak Ketua, dalam menyampaikan pembukaan acara ini, diawal pembukaanya beliau berpesan kepada seluruh peserta yqng hadir dalam acara tersebut agar senang tiasa memberikan data dan jawaban yang jujur terkait dengan proses pengawasan yang akan berlangsung, beliau juga menjelaskan kenapa harus memberikan data dan jawaban yang iujur kapada hakim pengawas, karena tugas hakim pengawas adalah bukan mencari kesalahan-kesalahan bapak/ ibu , tutur beliau.  Tugas hakim pengawas adalah menilai sampai sejauh mana tupoksi yang kita laksanakan selama ini sudah sesuai aturan apa belum, adapun nanti dalam proses pengawasan ditemukan kekeliruan ataupun masalah dalam pelaksanaan tupoksi, hakim pengawas akan memberikan arahan dan solusi bagaimana seharusnya kekeliruhan dan masalah tersebut diselesaikan.
Menurut beliau apa yang menjadi temuan hakim pengawas secara umum adalah tanggung jawab beliau sebagai pimpinan tertinggi di Pengadilan Agama Bangil untuk memperbaiki serta menyelesaikan temuan tersebut.  Disamping menyinggung kembali terkait dengan pengawasan, beliau tidak lupa menyampaikan bahwa terkait dengan acara ini beliau berpesan kepada peserta untuk bersungguh sungguh dalam mengikuti sosialisasi ini dan segera bisa mengimplementasikannya didalam melaksanakan tugas sehari hari.

Ketua juga memaparkan bahwa teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata saja karena dengan peranan teknologi informasi pekerjaan yang dulunya dilakukan dengan sangat lama sekarang bisa dikerjakan tepat waktu dan cepat, misalnya dahulu sebelum kita semua mengenal teknologi informasi proses pembuatan AC dibutuhkan waktu berbulan bulan, akan tetapi sekarang pembuatan AC bisa dilakukan dengan tepat waktu cepat dan enaknya lagi kita bisa langsung mendapatkan laporannya. Untuk itu marilah kita semua segera belajar dan terbiasa dengan penguasaan teknologi informasi, tutur beliau diakhir pembukaan sosialisasi ini.
Setelah itu acara dilanjutkan dengan acara inti yaitu sosialisasi penataan ruang pada server sebagai penyimpan data digital kepaniteraan yang mana dalam sosialisasi ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan langsung.  Dalam pemaparannya pembicara menjelaskan kenapa harus dibuat ruang khusus penyimpanan data kepaniteraan di server, hal tersebut tidak lain adalah untuk mempermuda tugas dalam menyimpan dan memanagemen arsip file data digital yang digunakan oleh personil di kepaniteraan dalam keseharianya melayani para pencari keadilan, disamping itu juga sebagai jawaban keluhan dari Panitera Muda Hukum yang baru, yang mana kesulitan dalam menggunakan file kepaniteraan yang tersimpan di pc client yang bercampur dengan file-file yang lain.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembicara di acara sosialisasi ini Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan juga membagikan lampiran terkait penjelasann yang akan disampaikan kepada seluruh peserta sosialisai, disamping itu pembicara juga menggunakan alat bantu berupa PC desktop sebagai pengganti LCD proyektor untuk memandu dalam mempraktekan atas apa yang tertulis pada lembaran yang telah dibagikan kepada seluruh peserta rapat.
Halaman 3 dari 5
Top