News

News (60)

Kamis, 03 Januari 2019 11:55

Pelantikan Hakim dan Jurusita

Written by

 

PELANTIKAN HAKIM,

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN JURUSITA

 

Bangil, 03 Januari 2019

Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Bangil dilangsungkan acara pelantikan Hakim dan pelantikan serta sumpah jabatan jurusita yang dipimpin langsuhg oleh Bapak Drs. H. Purnomo, M. Hum. selaku ketua Pengadilan Agama Bangil, acara berjalan kidmat dan sederhana yang dihadiri oleh seluruh stake holder Pengadilan Agama Bangil baik dari struktural ataupun fungsional beserta para staf.  Adapun hakim yang dilantik adalah sdr. Hj. Anis Nasim Mahiro, S.H.I, M.H.., pindahan dari Pengadilan Agama Wates.  Adapun Jurusita yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah sdr. Suud yang semula menjabat sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bangil.


Setelah acara pelantikan selesai yang ditandai dengan penandatangan naskah pelantikan oleh Ketua, tidak lupa Ketua menyampaikan sambutannya yang diawali dengan ucapan selamat datang kepada hakim yang baru dilantik, selanjutnya beliau berpesan kepada sdri. Hj. Anis Nasim Mahiro, S.H.I, M.H., khususnya, dan kepada seluruh hakim dan ASN Pengadilan Agama Bangil pada umumnya bahwa sekarang kita sebagai pejabat dan abdi negara harus memberikan pelayanan yang baik dan prima, , ungkap beliau, selanjutnya acara ditutup dengan memberikan ucapan selamat kepada hakim dan jurusita yang baru dilantik.

MAHKAMAH AGUNG INTEGRASIKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI KE APLIKASI DIGITAL

MAHKAMAH AGUNG INTEGRASIKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI KE APLIKASI DIGITAL

Jakarta – Humas : Mahkamah agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang terintegrasi dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi bertempat dibalairung Mahkamah Agung, Kamis,20/12/2018. Acara ini dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, serta dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darussalam Vincent Guerend dan Kepala Unit Tata Kelola Pemerintahaan Demokratik and Pengentasan Kemiskinan UNDP Indonesia Siprianus Bate Soro.

Integrasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Aplikasi SIKEP merupakan data base utama dalam pengelolaan data sumber daya manusia. Lewat aplikasi ini administrasi kepegawaian dapat disesuaikan secara otomatis, melakukan validasi data berjenjang, manajemen karir, remunerasi, promosi hingga mutase pegawai.

Dalam peluncuran ini juga diadakan diskusi yang bertajuk “Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektifitas Proses Sumber Daya Manusia melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian”. Panel diskusi menghadirkan empat panelis yaitu : Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara H. Ir. Azwar Abubakar, M.M, Bupati Kabupaten Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas, S.Pd.,S.S.,M.Si, dan VP Human Capital Development PT Telkom Dr. Ir. Dwi Heriyanto, B,M.T.

Diskusi yang dihadiri oleh internal Mahkamah Agung, Akedemisi, dan Kementerian ini akan berfokus pada pertukaran ide dan gagasan mengenai tantangan, peluang, dan pendekatan inovatif yang dilakukan oleh berbagai lembaga dalam memaksimalkan penggunaan sistem informasi sumber daya manusia.

Penyusunan arsitektur aplikasi SIKEP didukung oleh EU-UNDP SUSTAIN dan Pusilkom UI. Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek yang didukung oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia yang bertujuan mendukung pembaharuan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. ( Humas / RS / Foto pepy )

KETUA MAHKAMAH AGUNG DiANUGERAHI GELAR PEMIMPIN PERUBAHAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG DiANUGERAHI GELAR PEMIMPIN PERUBAHAN

Jakarta – Humas : Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan), YM. Prof. DR. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung), Tito Karnavian (Kapolri) dan Airlangga Hartanto (Menteri Perindustrian). Ketujuh pimpinan lembaga tersebut dianugerahi gelar Pemimpin Perubahan.

Gelar Pemimpin Perubahan ini diberikan kepada 7 pimpinan lembaga tersebut dengan pertimbangan bahwa pemimpin ini dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya. Selain itu, penganugerahan tersebut diberikan atas pertimbangan keberhasilan mereka mendorong pembangunan zona integritas secara massif dan terkoordinir.

Atas penganugarahan gelar pemimpin perubahan tersebut, Mahkamah Agung melalui Sekretarisnya, A. S. Pudjoharsoyo menyampaikan ucapan terima kasih atas pemberian gelar tersebut. “Paling tidak, ini merupakan pengakuan terhadap upaya-upaya reformatif yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya,” ujar Pudjoharsoyo.

Langkah-Langkah Reformasi Birokrasi

Di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, ikhtiar untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) telah diupayakan melalui berbagai langkah dan pendekatan.

Langkah-langkah tersebut, menurut Pudjoharsoyo meliputi pelaksanaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pengunggahan putusan pengadilan yang sudah mencapai lebih dari tiga juta putusan, implementasi pengadilan elektronik (e-court) untuk menunjang terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta kemudahan berusaha (ease of doing business), pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIKEP) terintegrasi, proses mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan penilaian mandiri reformasi birokrasi yang pada tahun 2018 mencapai nilai 88,43 atau meningkat dari 74,05 pada tahun 2017, 74,42 pada tahun 2016, 73,44 pada tahun 2015 dan 48,33 pada tahun 2014.

Akreditasi Pengadilan, Ruh Reformasi Birokrasi

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di pengadilan, akreditasi pengadilan merupakan salah satu langkah strategisnya. Menurut Pudjoharsoyo, kebijakan akreditasi telah memberikan dampak positif dalam kinerja pelayanan pengadilan kepada masyarakat.

“Kebijakan akreditasi telah memberikan warna tersendiri sehingga badan peradilan di seluruh Indonesia telah mereformasi diri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat para pencari keadilan,” lanjut Pudjoharsoyo.

Dengan kontribusi akreditasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan di pengadilan, Pudjoharsoyo menyebutnya sebagai ruh dari reformasi birokrasi di pengadilan. “Dengan adanya akreditasi sebagai ruh dari reformasi birokrasi, maka akan terbangun suatu birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, implementasi akreditasi penjaminan mutu memiliki 3 (tiga) fokus utama yakni fokus pimpinan, manajemen proses dan pengguna. Fokus pimpinan berorientasi pada kemampuan pimpinan pengadilan dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan segala kebijakan yang dibuat oleh organisasi/lembaga. Fokus manajemen proses berorientasi pada bagaimana seluruh unsur di pengadilan bersinergi dalam menjalankan kinerja utama dan juga kinerja pendukung. Adapun fokus pengguna berorientasi pada pelayanan yang diberikan pengadilan kepada pengguna pengadilan.

Hingga saat ini hampir seluruh unit organisasi pengadilan di Indonesia telah terakreditasi. Di lingkungan peradilan umum untuk pengadilan tinggi seluruhnya sudah terakreditasi dan mencapai nilai “A (Excellent)” dan pengadilan negeri sudah seluruhnya terakreditasi, pengadilan negeri yang sudah mecapai “A (Excellent)” sebanyak 296 (84%) dan yang mencapai “B (Good Performance)” sebanyak 55 (15,6). Adapun lingkungan peradilan lainnya saat ini tengah merampungkan proses akreditasi tersebut.

Kedepan, pengadilan-pengadilan yang telah memperoleh akreditasi A (Excellent) tersebut didorong untuk mengikuti penilaian Zona Integritas agar jumlah unit kerja pengadilan yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani terus bertambah. (Humas/Mohammad Noor / RS ) dikutib dari www.mahkamahagung.go.id

Jumat, 30 November 2018 04:29

Upacara Hari Korpri

Written by

 

UPACARA HARI KORPRI

29 November 2018

  
 

Bangil | 29 November 2018

Seluruh personil Pengadilan Agama Bangil dari Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Sipil Negara, beserta tenaga honorer hari ini melaksanakan upacara dalam rangka peringatan hari Korpri ke 47 dengan filosofi "Bambu Yang Akarnya Menjadi Perekat Tanah Merupakan Symbol Memperkokoh dan Mempersatukan Bangsa" . Upacara di pimpin langsung oleh Hakim Moh. Rasyid, S.H., M.HI.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TEKEN LoI DENGAN MAJELIS AL A'LA LIL QADHA BAHRAIN

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TEKEN LoI DENGAN MAJELIS AL A'LA LIL QADHA BAHRAIN

Bahrain-Humas : Ketua Mahkamah Agung RI menandatanganani Letter of Intent (LoI) antara Majlis al A'la lil Qdha (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain dengan Mahkamah Agung RI di kantor gedung Utama Majlis al A'la Lil Qadha Kerajaan Bahrain Senin 19 November 2018, Manama, Bahrain. Dalam pernyatan kehendak antara MARI dan Majlis al A'la Lil Qadha Kerajaan Bahrain tersebut kedua lembaga tinggi negara sepakat utk menjalin kerjasama dalam 6 (enam) hal yaitu :

  1. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan;
  2. Kerjasama dalam bidang peningkatan profesionalisme hakim;
  3. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan melalui program studi banding:
  4. Kerjasama dalam bidang riset/penelitian di bidang hukum dan peradilan;
  5. Kerjasama dalam bidang pertukaran kunjungan event keilmuan, lokakarya, pertukaran keahlian dalam pengembangan hukum berbasis syariah di kedua negara, dan;
  6. Kerjasama dalam bidang bidang-bidang lain yg sesuai kepentingan bersama yang disepakati antara MA RI dan Majlis al A'la lil Qadha (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain.

(Abdurrahman Rahim/Rudi/Foto: Abu Jahid)

Jumat, 16 November 2018 03:28

Sidang Keliling

Written by

SIDANG KELILING

TAHUN 2018

Bangil| 16 November 2018

Telah dilaksanakan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Bangil yang bertempat di kantor camatan Beji. Sidang berlangsung cukup lancar dan rata-rata pihak yang hadir pada acara sidang tersebut adalah para Penggugat/ Pemohon.

Adapun pihak Tergugat/ Termohon ada juga yang menghadiri sidang keliling hari ini, ada juga para pihak yang melakukan mediasi pada acara sidang keliling tersebut.

 

 

Kamis, 15 November 2018 07:59

Pisah Kenal Panitera dan Wakil Panitera

Written by

PISAH KENAL PANITERA DAN WAKIL PANITERA

PENGADILAN AGAMA BANGIL

 

Bangil| 15 November 2018

Acara pisah kenal Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangil yang dilaksanakan di ruang sidang utama kantor Pengadilan Agama Bangil siang hari ini berjalan dengan baik dan penuh kidmat.  Adapun pejabat yang telah pindah tugas, antara lain :

     

1. Drs. Muhammad Solikhan, M.H., mutasi ke Pengadilan Agama Pasuruan tetap menjadi Panitera;

2. H. Hadiyatullah, S.H., Wakil Panitera mutasi ke Pengadilan Agama kodya kediri menjadi Panitera;

Adapun panitera Pengadilan Agama Bangil yang baru adalah seorang Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan sebelumnya yang bernama Dra. Hj. Mujayyanah.

Senin, 12 November 2018 09:03

Upacara Bendera Hari PAHLAWAN

Written by

 

UPACARA BENDERA HARI PAHLAWAN

10 November 2018

  
 

Bangil | 10 November 2018

Seluruh personil Pengadilan Agama Bangil dari Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Sipil Negara, beserta tenaga honorer hari ini melaksanakan upacara bendera peringatan hari Pahlawan dengan tema "Semangat Pahlawan Di Dadaku" . Upacara di pimpin langsung oleh Ketua Drs. Purnomo, M.H.

 

UPACARA BENDERA HARI KEBANGKITAN ANSIONAL

20 MEI 2018

  
 

Bangil | 20 Mei 2018

Seluruh personil Pengadilan Agama Bangil dari Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Sipil Negara, beserta tenaga honorer hari ini melaksanakan upacara bendera peringatan hari Kebangkitan Nasional dengan tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di era digital" . Upacara di pimpin langsung oleh Sekretaris Moh. Muhyidin, S.H.

Senin, 21 Mei 2018 02:37

Close Meeting Assesor Eksternal SAPM

Written by

 

 

CLOSE MEETING ASSESOR EKSTERNAL

SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

 

 

Bangil| 19 Mei 2018

Close meeting tim assesor eksternal SAPM di Pengadilan Agama Bangil yang terdiri dari Drs. Lalu Muhamad Taufik, S.H., Drs. Hasan Bisri, S.H., M.H., Priyo Setiawan, S. Kom. dan Ketua yang dihadiri oleh seluruh pegawai telah selesai. Mudah mudahan harapan dari Pengadilan Agama Bangil untuk meraih peringkat Akreditasi bisa terpenuhi dengan hasil yang memuaskan..amiin.

Halaman 1 dari 5
Top