Jumat, 12 Mei 2017 00:36

Salah Paham Soal Akreditasi dan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

Salah Paham Soal Akreditasi dan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan

Badilag.net| 09 Mei 2017

Apa yang terbayang di benak Anda ketika mendengar istilah Akreditasi dan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan? Apakah Anda membayangkan sesuatu yang serba indah atau justru sesuatu yang amat menyeramkan?

Jika kita cermati respons-respons yang menyeruak di media sosial, ada salah paham mengenai apa yang kita sebut sebagai Akreditasi Pengadilan bagi peradilan umum dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) bagi peradilan agama. Ada kesan bahwa akreditasi dan SMM merupakan tugas maha berat bagi aparatur pengadilan karena harus menyiapkan segala macam sarana-prasarana yang tidak dianggarkan oleh pusat. Juga ada kesan, akreditasi dan SMM sekadar program musiman yang akan berlalu begitu saja ketika ada pergantian pimpinan di pusat.

Akreditasi maupun sistem manajemen mutu pengadilan sebetulnya adalah upaya menstandarisasi kinerja dan layanan pengadilan, dengan tujuan agar seluruh pengadilan dapat menunjukkan kinerja dan pelayanan yang optimal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan selaras dengan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung selaku lembaga yang menaungi seluruh pengadilan.

Keduanya merupakan upaya inovatif dan solutif dari unit kerja eselon I di MA yang membina peradilan umum dan peradilan agama untuk mengatasi dilema sertifikasi pengadilan oleh pihak eksternal atau ISO, yang di satu sisi merupakan program yang cukup bagus, namun di sisi lain sangat memberatkan dari segi anggaran. Program ini didorong dan didukung sepenuhnya oleh pucuk pimpinan MA.

Akreditasi dan SMM juga diharapkan menjadi jalan tengah bagi pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap Sertifikasi ISO. Sebagian pihak menghendaki adanya ISO-isasi seluruh pengadilan, sebagaimana telah dilakukan pelbagai perusahaan swasta, BUMN, sekolah, rumah sakit dan lembaga-lembaga berorientasi profit dan nonprofit lainnya.  Sebagian pihak lainnya menginginkan agar Sertifikasi ISO dihentikan karena kurang cocok dengan karakteristik pengadilan dan karena aspek yang tersertifikasikan hanya bersifat parsial. Sebagai gantinya, perlu digunakan penilaian dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Court Excellence yang diciptakan oleh konsorsium pengadilan secara mundial.

Selain itu, baik Akreditasi maupun SMM merupakan program yang tidak dapat dilaksanakan tanpa peran aktif pengadilan tingkat banding. Penilaian dilakukan berjenjang. Hasil penilaian pengadilan tingkat banding terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayahnya dikirimkan ke Ditjen, lalu pihak Ditjen melakukan penilaian ulang untuk mendapatkan pengadilan-pengadilan tingkat pertama terbaik yang akan diberi reward. Penghargaan itu tidak hanya berwujud selembar sertifikat, namun juga berupa alokasi anggaran untuk menyelenggarakan sistem manajemen mutu yang output-nya berupa Sertifikat ISO. Dengan demikian, baik akreditasi maupun SMM sesungguhnya adalah satu fase persiapan menuju Sertifikasi ISO oleh pihak eksternal yang sertifikasinya berstandar internasional.

Meski punya kesamaan dalam latar belakang dan tujuan, akreditasi dan SMM memiliki sejumlah perbedaan. Walaupun akreditasi maupun SMM meniscayakan adanya Tim Penilai yang berasal dari pengadilan-pengadilan tingkat banding, ada perbedaan dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi Tim Penilai. Dalam akreditasi, Tim Penilai dari daerah ditunjuk oleh pimpinan Pengadilan Tinggi, lalu dilatih dan ditetapkan oleh Ditjen Badilum. Sementara itu, dalam SMM, Tim Penilai dari daerah direkomendasikan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah, lalu diseleksi lagi, dilatih dan akhirnya ditetapkan oleh Ditjen Badilag. Untuk keperluan ini, Badilag mengadakan e-test dengan memanfaatkan situs elearning Badilag.

Di samping itu, baik akreditasi maupun SMM sesungguhnya memfokuskan diri pada manajemen peradilan, administrasi perkara dan administrasi umum. Tetapi, dalam akreditasi, sarana-prasarana pengadilan menjadi aspek yang sangat penting dan bernilai tinggi. Sebaliknya, dalam SMM, sarana-prasarana pengadilan diposisikan hanya sebagai aspek komplementer yang dapat memberikan nilai tambah. Ini karena, hingga saat ini, MA memang belum memiliki regeling yang mengatur tentang standar sarana-prasarana pengadilan.

Jika standarnya saja tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan sarana-prasarana sebuah pengadilan telah atau belum sesuai standar? Jika eksekutif dan legislatif tidak menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk sarana-prasarana pengadilan, atas dasar apa kita menyalahkan pengadilan yang sarana-prasarananya memprihatinkan?

Main-main

Salah paham berikutnya ialah mengenai keseriusan MA—dalam hal ini Ditjen Badilum dan Ditjen Badilag. Ada kesan, akreditasi dan SMM sekadar pembuka kesempatan bagi pejabat-pejabat MA dan pengadilan-pengadilan tingkat banding supaya lebih banyak melakukan perjalanan dinas. Dengan kata lain: ini program main-main.

Soal akreditasi, SMM atau apalah namanya nanti, sesungguhnya MA telah kalah start dibandingkan dengan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, apalagi dengan pelbagai BUMN. Di sektor pendidikan, misalnya, sudah sejak bertahun-tahun lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan akreditasi terhadap perguruan-perguruan tinggi.

Sebagai salah satu dari tiga institusi yang didualat menjadi proyek percontohan Reformasi Birokrasi dalam skala nasional dan karena itu aparaturnya berhak memperoleh remunerasi lebih awal, upaya MA untuk menstandarkan kinerja dan layanan pengadilan-pengadilan sejatinya adalah upaya yang masuk akal dan sangat wajar. Toh, muara dari Reformasi Birokrasi maupun akreditasi dan SMM adalah idem ditto: meningkatnya kualitas pelayanan publik di lembaga peradilan.

Karena itu, keliru jika menyebut akreditasi dan SMM sekadar program main-main. Ini program yang sangat serius. Dengannya, pelbagai persoalan laten dan akut pengadilan dapat diidentifikasi, sekaligus dicarikan solusinya. Dengannya, seluruh aparatur peradilan berpacu untuk melakukan dan memamerkan kinerja dan pelayanan terbaiknya. Dengannya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dipulihkan, bahkan ditingkatkan.

Tapi, harus diakui, menunjukkan keseriusan itu tidak semudah mencukur kumis. Seluruh unsur yang terlibat dalam program ini mesti sepikiran dan seperasaan. Sia-sia belaka jika pihak Ditjen telah berusah-payah menyiapkan pedoman penilaian yang utuh, sementara tidak seluruh Tim Penilai dari pusat maupun daerah memahaminya secara tepat dan tuntas. Percuma saja jika  pihak Ditjen telah berjerih-payah menyediakan mekanisme seleksi calon-calon Tim Penilai, sedangkan orang-orang yang disodorkan pengadilan-pengadilan tingkat banding memiliki kualifikasi yang jauh dari harapan. Dan mubazir saja, jika tahap-tahap penilaian yang sudah baku itu dijalankan secara sembrono dan tiada objektivitas.

Serius tidaknya akreditasi dan SMM tidak hanya diukur dari outputnya yang berupa daftar pengadilan yang berhak menyandang akreditasi atau sertifikasi A, B, C, D atau E. Lebih dari itu,  serius tidaknya akreditasi dan SMM dapat diukur dari mutu pedomannya, keandalan Tim Penilai-nya dan kualitas mekanismenya.

Pedoman akreditasi dan SMM adalah buku babon atau bahkan ‘kitab suci’ yang menjabarkan latar belakang, tujuan, penilai, sasaran penilaian, ruang lingkup, mekanisme penilaian, pelaporan dan hal-hal lainnya. Jika tidak merujuk ke situ, Tim Penilai akan tersesat.  Dan supaya benar-benar menjadi petunjuk yang terang-benerang, buku babon itu tidak boleh sulit dimengerti, multitafsir atau saling bertentangan antara satu ketentuan dan ketentuan lainnya.

Salah satu penyakit akut birokrasi kita, termasuk MA dan badan peradilan di bawahnya, ialah adanya regulasi-regulasi yang tumpang tindih, tidak rigid, kurang lengkap, atau ketinggalan jaman. Karena itu, dalam kerangka Reformasi Birokrasi, penataan ulang peraturan perundang-undangan menjadi salah satu pekerjaan terpenting. Masalahnya, pedoman akreditasi dan SMM disusun berdasarkan regulasi-regulasi yang ada, yang belum sepenuhnya terbebas dari penyakit akut tersebut. Sebagai contoh, dalam bidang administrasi perkara, sampai saat ini masih banyak aparatur pengadilan yang kebingungan jika menghadapi perbedaan dan pertentangan ketentuan yang ada di Buku Pola Bindalmin, Buku II, SOP Penyelesaian Perkara, Standar Pelaporan Perkara, Standar Keuangan Perkara dan sebagainya. Kebingungan itu kian menjadi-jadi, karena selama ini pengadilan tingkat banding dan MA sendiri seolah-olah kurang cepat tanggap terhadap conflict of laws yang dapat berimbas buruk terhadap kualitas kinerja dan pelayanan pengadilan itu.

Mengatasi tantangan tersebut, sebelum menyusun pedoman akreditasi dan SMM, seharusnya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap berbagai regulasi yang dikeluarkan MA, baik yang berkaitan dengan manajemen peradilan, administrasi perkara maupun administrasi umum. Jika tahapan itu tidak dilakukan, sama halnya sengaja memposisikan pedoman akreditasi dan SMM sebagai lap berdebu untuk membersihkan kaca mobil yang berembun.

Mengenai keandalan Tim Penilai, baik yang berasal dari daerah maupun pusat, memang harus jadi perhatian khusus. Sukses tidaknya akreditasi dan SMM sangat tergantung pada keandalan dan objektivitas mereka. Karena itu, idealnya, seluruh anggota Tim Penilai yang berperan sebagai tukang audit itu diseleksi dan disertifikasi. Itupun tidak boleh sembarangan. Bagaimanapun juga, output memang tergantung pada proses, tapi output juga sangat dependen pada input. Kita tidak akan dapat mencetak penilai andal secara dadakan melalui pelatihan untuk para pelatih (training of trainers), jika yang disodorkan kepada kita adalah sosok-sosok yang kualifikasinya pas-pasan. Sama halnya, dalam waktu 10 menit, kita tidak akan dapat memasak mie instan, jika yang kita masukkan ke panci adalah butiran-butiran beras. Terlebih dahulu kita harus memproses butiran-butiran beras itu menjadi helaian-helaian mie. Dan itu butuh waktu yang tidak singkat.

Dengan analogi itu, agak disayangkan, ada pengadilan-pengadilan tingkat banding tertentu yang ketika diminta untuk mengirimkan mie instans sepuluh bungkus, ternyata malah mengirimkan beras sepuluh karung. Bayangkan betapa beratnya beban para pelatih akreditasi dan SMM jika dalam waktu mepet harus menggendong, mengolah dan mengubah wujud beras sebanyak itu menjadi mie, lalu memasak dan menyajikannya menjadi mie instans yang sedap dan kriuk-kriuk.

Meski demikian, kita wajib ber-khusnudzon, populasi anggota Tim Penilai yang seperti itu tidak banyak. Bukankah di dalam the winning team yang memenangi aneka prestasi bergengsi pun selalu ada pemain yang kemampuannya di bawah rata-rata?

Soal berikutnya untuk melihat serius tidaknya akreditasi dan SMM adalah kualitas penyelenggaraannya. Baik pedoman akreditasi maupun SMM sudah mengatur mekanisme penilaian secara rinci. Secara garis besar, penilaian dilakukan dua tahap. Pada tahap pertama, Tim Penilai dari pengadilan tingkat banding mengadakan kunjungan dan penilaian terhadap seluruh—bukan sebagian—pengadilan di wilayahnya masing-masing. Hasil penilaian, yang bersifat kuantitatif itu, disajikan dalam bentuk urutan. Pengadilan terbaik berada di ranking satu. Setelah itu, hasilnya dikirimkan ke Ditjen. Pada tahap kedua, Tim Penilai dari Ditjen mengadakan penilaian terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama terbaik atau ranking satu pada tiap-tiap wilayah. Kalau jumlah pengadilan tingkat banding 29, berarti yang dikunjungi dan dinilai Tim Penilai dari Diten adalah 29 pengadilan tingkat pertama.

Pada saat mengadakan penilaian di sebuah pengadilan, baik Tim Penilai daerah maupun pusat harus mematuhi tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, yang secara garis besar dimulai dengan perkenalan diri, penyampaian maksud dan tujuan, pelaksanaan penilaian, pendalaman hasil penilaian dan dipungkasi dengan pemaparan hasil penilaian.

Mekanisme penilaian tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya jika didukung dengan anggaran yang cukup. Masalahnya, anggaran untuk itu hanya ada di Ditjen. Pengadilan-pengadilan tingkat banding tidak kecipratan anggaran serupa. Terus, dengan anggaran apa, Tim Penilai dari daerah dapat mengadakan kunjungan dan penilaian di seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayahnya masing-masing? Apakah mungkin, membiarkan mereka melakukan perjalanan dinas berhari-hari dengan mengeluarkan ongkos transportasi dan akomodasi dari kantong pribadi secara ikhlas lillahi ta’ala demi kemajuan lembaga tercinta?

Ada jalan keluar terhadap persoalan itu. Tiap tahun, seluruh pengadilan tingkat banding dijatah anggaran untuk mengadakan kunjungan ke pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayahnya masing-masing. Bagi para hakim tinggi, ada anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Bagi para pejabat di lingkup kepaniteraan, ada anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi administrasi perkara. Dan bagi para pejabat di lingkup kesekretariatan, ada pula anggaran untuk monitoring dan evaluasi administrasi umum. Jadi, meski di pengadilan tingkat banding tidak ada mata anggaran yang secara spesifik berjudul akreditasi atau SMM, sebetulnya ongkos untuk mengadakan penilaian ke pengadilan-pengadilan tingkat pertama itu ada sumbernya. Soalnya tinggal kerelaan diri pihak-pihak yang merasa sebagai pemilik anggaran itu. Dalam hal ini, pengguna dan kuasa pengguna anggaran di seluruh pengadilan tingkat banding diharapkan untuk mencari solusi konkret, entah melalui revisi anggaran, entah dengan cara lain yang dapat dibenarkan. Jika tidak begitu, agak sulit mengatakan bahwa pengadilan tingkat banding benar-benar serius menyukseskan program akreditasi dan SMM.

Kewenangan siapa

Ada pula salah paham lainnya. Ada kesan, akreditasi dan SMM adalah pengganti dari monitoring dan evaluasi di bidang administrasi kepaniteraan yang selama ini dijalankan oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan di Diten-Ditjen.

Memang benar, anggaran yang dipakai untuk akreditasi dan SMM menggunakan nomenklatur monev (singkatan dari monitoring dan evaluasi). Tetapi, sesungguhnya antara akreditasi/SMM dan monev administrasi kepaniteraan memiliki beberapa perbedaan fundamental.

Perbedaan pertama berkenaan dengan tujuannya. Akreditasi dan SMM bertujuan mencari pengadilan-pengadilan terbaik untuk diberi penghargaan. Ia semacam kompetisi. Sementara itu, monev administrasi kepaniteraan bertujuan mencari pengadilan-pengadilan yang kurang baik untuk dibimbing agar menjadi  pengadilan-pengadilan yang lebih baik. Jadi, ia semacam terapi.

Perbedaan berikutnya, akreditasi dan SMM diselenggarakan oleh unit kerja di Ditjen yang sebetulnya sama sekali tidak punya tupoksi di bidang monev. Tim yang dibentuk untuk itu, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan, adalah semacam kelompok kerja (working group) yang unsur-unsurnya berasal dari pusat dan daerah. Sementara itu, monev administrasi kepaniteraan diselenggarakan oleh unit kerja di Ditjen yang memang, berdasarkan Struktur Organisasi Kesekretariatan MA, diberi tupoksi untuk melakukan monev setiap tahun.

Perbedaan lainnya, ruang lingkup akreditasi dan SMM adalah manajemen peradilan, administrasi perkara dan administrasi umum. Sementara itu, ruang lingkup monev administrasi kepaniteraan adalah administrasi perkara (Pola Bindalmin), biaya proses dan PNBP, mediasi, pembebasan biaya perkara, posbakum, sidang di luar gedung pengadilan, sidang terpadu, SIPP dan layanan meja informasi/pengaduan.

Dengan gambaran seperti itu, sesungguhnya akreditasi/SMM dan monev administrasi kepaniteraan adalah dua ‘mahluk’ yang berbeda, namun penting dua-duanya. Yang satu tidak perlu meniadakan yang lain.

Jika hanya akreditasi/SMM tanpa monev administrasi kepaniteraan, yang berarti hanya terfokus pada pengadilan-pengadilan terbaik, apa yang harus dilakukan untuk membimbing dan mengentaskan pengadilan-pengadilan yang administrasi kepaniteraannya masih kurang baik?

Jika hanya akreditasi/SMM tanpa monev administrasi kepaniteraan, untuk apa ada unit kerja dengan nomenklatur Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan di Ditjen-Ditjen?

Jika hanya akreditasi/SMM tanpa monev administrasi kepaniteraan, bagaimana kita dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program prioritas nasional berupa pembebasan biaya perkara, posbakum, dan sidang di luar gedung pengadilan yang menurut Bappenas harus dimonev secara berkala? Bagaimana pula kita dapat memantau dan mengevaluasi pengimplementasian SIPP, yang nyatanya tidak cukup dipantau dari layar komputer karena bisa saja kita tertipu pada indikator “hijau semangka”? Juga bagaimana kita memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program strategis MA lainnya semisal mediasi, sidang terpadu dan layanan meja informasi/pengaduan?

Ke depan, memang perlu ada koordinasi yang lebih intens dan sosialisasi yang lebih massif dan elegan, agar tidak timbul salah paham. Salah paham itu, kita tahu, bisa muncul dari mana saja: dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, juga dari unit kerja di Ditjen.

Mulai saat ini, seluruh aparatur peradilan, khususnya di peradilan umum dan peradilan agama, perlu betul-betul mengetahui dan memahami reasoning di balik diselenggarakannya akreditasi dan SMM. Mengetahui saja tidak cukup, tapi harus pula memahami. Sebab, dengan memahami, selangkah lagi kita dapat menjadi orang-orang yang pandai memaklumi.

Dan, jangan lupa, singkirkan bayangan yang seram-seram. Bayangkanlah yang indah-indah...

[hermansyah]

Read 559 times
Login to post comments
Top